Rencana calon joko widodo baru Indonesia, Prabowo Subianto, untuk mengunjukkan makan terang dan susu cuma-cuma LGO 4D di sekolah, bakal menelan biaya hingga 120 triliun rp pada tahun pertama, kata timnya, Rabu (21/2).
Prabowo telah mengekspresikan kegemilangan dalam pelantikan pemerintah pekan lalu, selesei penghitungan suara cepat yang dilakukan oleh semua lembaga survei independen di TPS memamerkan bahwa ia memenangkan hampir 60 uang lelah suara. Remunerasi pemilu bakal memberitakan kreasi resminya pada tanggal 20 Maret dan pemerintahan baru dapat dimulai pada Oktober.
Banyaknya analis telah memperingatkan bahwa biaya yang kudu dikeluarkan untuk menghentikan sumpah upaya Prabowo, ialah hadiah makanan gratis untuk 82,9 juta anak, benar benar mahal dan dapat merusak rekam tapak kepatuhan fiskal Indonesia. Timnya menuturkan program ini dapat menelan harga 450 triliun rp disaat menggapai tahap akhir pada tahun 2029.
Pada tahun pertama pemerintahan Prabowo, program ini memberatkan pengeluaran celah 100 triliun hingga 120 triliun rupiah untuk membangun LGO4D makanan yang ekuivalen dan sehat, kata Budiman Sudjatmiko, bidang senior tim ahli Prabowo, tanpa mengajukan rincian lebih lanjut.
Tim Prabowo menebak pada tahap akhir, program ini per tahunnya dapat memerlukan 6,7 juta ton Butir-butiran 1,2 juta ton ayam, 500.000 ton daging sapi, satu juta ton ikan, empat juta kiloliter susu, serta sayuran dan buah-buahan, kata Budiman.
Kegiatan program yang ada saat ini cakup kolaborasi dengan koperasi pekebun dan usaha kecil, yang menurut Budiman dapat mengecilkan total bayaran program. Investor sangat menatap rincian program ini.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo ditanya tentang gaji dari rencana fiskal ekspansif oleh pemerintahan baru itu dalam pertemuan lumrah investor pada Rabu. Persuaan ini diselenggarakan oleh bank sentral sudah menutup untuk memperkukuh bangsa bunga tidak berubah dalam kebijakannya.
Warjiyo mengungkapkan bahwa Konstitusi yang menahan defisit fiskal tahunan Indonesia melebihi tiga tip PDB, dapat menjamin penyelenggaraan kebijakan fiskal dengan bijaksana.